Salah Satu Tugas Berat Mendes Adalah Mengatasi Stunting

PKBNews - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar memiliki tugas berat mengatasi hambatan pertumbuhan alias stunting. Pemerintah bakal menyiapkan Rp60 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan upaya preventif stunting.

"Apa yang dirintis Eko Putro Sandjojo, menteri Desa PDTT sebelumnya, sudah cukup baik. Tinggal melanjutkan. Semoga hambatan yang terjadi bisa terurai," tuturnya, kemarin.

Kendati demikian, Gus Halim sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa dirinya memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa menteri tidak memiliki visi-misi. Yang ada visi-misi presiden.

"Sekarang menteri melanjutkan visi-misi periode sebelumnya. Karena presidennya sama," katanya.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dana yang begitu besar tidak akan efektif mengatasi stunting jika koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak diatur dengan baik.

Meski leading sector dalam upaya itu adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemendes PDTT berperan penting karena stunting adalah problem di desa-desa miskin.

"Disepakati bahwa seluruh kementerian dan lembaga akan bersinergi untuk kecepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting," kata Gus Halim.

Kata Gus Halim, Kemendes akan berperan menyediakan data dan pemetaan stunting di desa-desa. Data tersebut akan dipadukan dengan Kemenkes dan Kemendikbud, kemudian disampaikan kepada Kemendagri.

"Ada berapa ribu desa, kemudian dipetakan mana skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan jumlah stunting," ucapnya.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim menambahkan, upaya pengentasan pun dilakukan bersama-sama. Termasuk melibatkan pemerintahan daerah. Karena pemerintah daerah dilibatkan, Kemendagri menjadi pimpinan yang mengatur kerja sama itu.

"Selama ini memang ada kendala komunikasi. Misalnya, beberapa daerah agak memiliki eksklusivitas. Padahal, ini kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah strategis tingkat nasional," ucap Gus Halim.

Halim menambahkan, tim akan membangun model monitoring dan evaluasi. Dengan begitu, dalam kurun waktu enam bulan, sudah ada progres yang bisa dilaporkan kepada ketua tim, yakni Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

"Yang terpenting adalah meningkatkan dan menguatkan yang sudah bagus serta mengupayakan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang bagus," tandasnya.