Menteri Kabinet Indonesia Maju Harus Mampu Menterjemahkan Gagasan Presiden

PKBNews - PARA menteri Kabinet Indonesia Maju harus memahami dan mampu menerjemahkan secara operasional gagasan inti yang ingin diwujudkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun kedepan.

"Terpilihnya menteri untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju diharapkan bisa terjemahkan gagasan Presiden Joko Widodo selama lima tahun mendatang," kata Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Yanuar Prihatin, kemarin.

Apalagi, kata Yanuar, presiden meminta para menterinya tidak terjebak rutinitas. Untuk itu, ia mencatat tiga hal penting yang dikehendaki Jokowi.

Pertama, peningkatan kualitas manusia. Kedua, pemberdayaan, pengembangan dan inovasi UMKM. Ketiga, penguatan ulang Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan.

"Dibutuhkan pemahaman dan kreativitas yang otentik agar muncul terobosan hebat untuk mewujudkan tiga hal besar itu. Jangan lagi terjebak cara pandang konvensional yang teknokratik, prosedural, simbolik dan administratif untuk mengukur keberhasilan kerja para menteri," ucapnya.

Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB menilai kabinet Jokowi periode sebelumnya belum cukup fokus, komprehensif dan terpadu dalam mengoperasionalkan tiga isu penting itu.

"Pengalaman ini seyogyanya menjadi lecutan agar lima tahun ke depan para menteri kabinet lebih lincah, lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih ambisius dalam menetapkan dan mencapai target kerjanya," katanya.

Terkait dengan UMKM, lanjut Yanuar, pembinaan dan pengembangan UMKM selama ini terkesan parsial. UMKM bukan saja menghadapi kendala struktural di sektor permodalan, pemasaran dan produksi.

"Semua membutuhkan percepatan serta integrasi program dan kebijakan antar sektor," katanya.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu berkata, menteri harus menyiapkan diri secepat mungkin untuk bersaing dengan negara-negara lain. Kuncinya ada pada kualitas manusia dan jiwa entrepreneur.

"Hal lain yang juga harus segera diwujudkan adalah pembudayaan Pancasila dan seluruh nilai-nilainya," katanya.

Selain itu, BUMN/BUMD, TNI, Polri dan penegak hukum. Bahkan organisasi yang hidup di masyarakat dengan berbagai jenisnya wajib memasyarakatkan kembali Pancasila di kalangan anggota dan kader-kader organisasinya.

"Kuncinya ada pada kreativitas dan inovasi para menteri sebagai penyelenggara pemerintahan," katanya.