Standard Post

Perda Pesantren Diharapkan Selaras dengan Kebutuhan Pesantren


PKBNews - DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jateng menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Pesantren. Sosialisasi dikemas dalam bentuk diskusi bertajuk Bedah UU Pesantren. Bertempat di Kantor PWNU Jateng.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori, Sekretaris DPW PKB Jateng Sukirman, Ketua PWNU Jateng KH Muhammad Muzammil dan Ketua Bidang (Kabid) Sosial dan Penanggulangan Bencana Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB yang juga mantan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Menurut Gus Yusuf sapaan akrab KH Yusuf Chudlori, sosialisasi UU Pesantren diharapkan dapat memberi masukan terkait rencana penyusunan dan pengesahan rancangan perda pesantren di daerah ini.

"Perda pesantren diharapkan betul-betul selaras dengan kebutuhan dan kepentingan pesantren sehingga tepat sasaran," katanya, kemarin.

Gus Yusuf menuturkan, pesantren yang tersebar di berbagai daerah itu sangat unik, memiliki kekhasan serta kearifan lokal masing-masing. Sejak UU Pesantren dilahirkan maka semua pesantren harus bisa mengakses semua fasilitas negara yang ada. Sebab, di dunia pesantren tidak hanya soal pendidikan, ada aspek budaya hingga ekonomi.

"UU Pesantren sesungguhnya mengingatkan negara tentang kepeduliannya terhadap pesantren," katanya.

Pria yang juga menjabat Kabid Pendidikan dan Pesantren DPP PKB ini menambahkan, masih banyak masukan dari berbagai pihak terkait dengan UU Pesantren. Masih harus dibedah lagi dan pengawalan karena nanti butuh peraturan menteri, hingga peraturan daerah di provinsi atau kabupaten/kota.

Selain itu, kata Gus Yusuf, diharapkan dengan adanya perda pesantren maka keberadaan pesantren tidak menjadi lembaga pendidikan yang dianaktirikan.

"Maka keberadaan pesantren tidak menjadi lembaga pendidikan yang dianak tirikan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua PWNU Jateng KH Muhammad Muzammil mengatakan, keberadaan pesantren harus terus berkibar untuk membangun karakter bangsa.

"Pesantren harus membawa kemaslahatan umat. Kita juga memberikan apresiasi kepada PKB yang konsen dengan masalah pesantren ini," ujarnya.

Sementara itu, Anggota FPKB DPR RI Marwan Dasoppang hadir pada sosialisasi mengatakan UU ini ada karena selama ini pesantren masih dianggap sebagai lembaga pendidikan yang baru lahir.

"Padahal ada faktor historis juga, dimana pesantren juga ajarkan nilai keislaman dan kebangsaan berupa cinta Tanah Air," katanya.

Kendati demikian, Marwan mengakui jika pada awal-awal pembahasan sempat mendapat kritik dari PBNU karena ada kekhawatiran undang-undang ini akan menghilangkan independensi pesantren.

"RUU ini akhirnya juga dibahas bersama PBNU sehingga semua pasal-pasal yang memungkinkan pemerintah bisa intervensi pesantren hilang semua," tandasnya.

Ketua PBNU KH Said Agil Sirodj dalam video sambutannya juga meminta para pengurus NU ikut mengawal undang-undang ini dengan tetap menjaga independensi pesantren.