FPKB DPRD Jatim Bidik Komisi B dan E

PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) membidik kursi Ketua Komisi B dan Wakil Ketua Komisi E.

"PKB memilih Ketua Komisi B dan Wakil Ketua Komisi E," kata Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jatim, Anik Maslachah, kemarin.

Menurut Anik, Komisi B membawahi bidang Perekonomian, sementara Komisi E membawahi Kesejahteraan Rakyat.

Sementara persoalan utama Jatim adalah disparitas dan kemiskinan. Selain itu, juga pendidikan dan kesehatan serta tindakan kekerasan/diskriminasi masih memerlukan perhatian serius di Jatim.

"Hal tersebut sesuai hasil Muktamar PKB di Bali Agustus lalu. Yang mana, di salah satu butir keputusannya memuat perjuangan PKB di bidang ekonomi kerakyatan," tuturnya.

Kata Anik, PKB berusaha memperkuat basis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi market. Serta, kemudahan memperoleh modal bunga lunak serta mempermudah pangsa pasar.

"Kemudahan modal dengan dengan program bunga lunak yang sudah ada (loan agreement) harus lebih diperkuat lagi," kata Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 ini.

Serta, pola pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan.

"Selama ini, pembangunan ekonomi masih berkutat pada daerah-daerah tertentu sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi," katanya.

Sementara itu di Komisi E, PKB akan memperjuangkan sektor pendidikan. Hal ini juga menjadi aspirasi perjuangan dari Nahdlatul Ulama (NU), sebagai ormas yang ikut membesarkan PKB.

"Hal lain yang tak kalah penting karena PKB adalah wadah aspirasi warga NU. Sekolah swasta mayoritas dominasi milik ma`arif (NU)," tuturnya.

Ia menambahkan, "PKB punya kewajiban untuk mengawal keseimbangan alokasi anggaran negeri-swasta. Utamanya, madrasah aliyah, harus mendapatkan perlakuan yang sama."