Standard Post

Rencana Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Harus Terbuka


PKBNews - PEMERINTAH harus terbuka kepada masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur (Kaltim). Baik dari sisi keberadaan lahan maupun perencanaan. Hal tersebut penting untuk menghindari tudingan miring.

"Kalau awalnya sudah ada masalah, saya khawatir kedepannya bakal kacau. Makanya, lahan harus clear, perencanaan clear. Masyarakat pun harus dapat menerima seluruh keputusan pemerintah," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, kemarin.

Jazil panggilan akrab Jazilul Fawaid meminta mulai hari ini semua dibuka atau terbuka. Dari mulai dari perencanaan hingga lahan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.

"Pernyataannya berkaitan dengan tudingan aktivis pertambangan bahwa ada deal politik antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemindahan ibu kota," tuturnya.

Menurut Jazil, pemerintah memiliki tanggung jawab membuktikan bahwa tidak ada kongkalikong di balik kebijakan pemindahan ibu kota.

"Tutup semua pintu kecurigaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota, termasuk lahan," ucapnya.

Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu mengaku tidak tahu pasti berapa luas lahan milik Prabowo dan sang adik, Hashim Djojohadikusumo di Kalimantan.

Namun, lanjut Jazil, persoalan lahan menjadi ranah pemerintah dan tentu akan mengajak DPR untuk membahas hal tersebut.

"Semua itu ada di ranah pemerintah. Tentu saja DPR nanti akan memberikan persetujuan atau tidak setuju pemindahan ibu kota. Pada saatnya akan dimintakan seperti itu kan," ucapnya.