PKB Minta Anies Evaluasi Kepala Dinas

PKBNews - PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi kinerja kepala dinas. Permintaan tersebut berkaca pada kontraversi diundangnya Felix Siauw sebagai penceramah di Masjid Fatahillah DKI.

"Kontraversi itu perlu dievaluasi. Kepala dinas harus lebih bijak dalam mengundang ustad di masjid-masjid pemerintah," ujar Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, kemarin.

Hasbi mengingatkan bahwa kontraversi mengundang HTI juga pernah terjadi pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI yang mengundang muslimah HTI. Walaupun undangan tersebut belakangan dibatalkan.

Namun, Hasbi memastikan prihal tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Gubernur Anies Baswedan. Ia mengatakan tugas gubernur tidak mesti meliputi hal-hal teknis seperti itu.

"Sudah dua kali, lho. Kemarin kan sempat juga mengundang muslimah HTI. Kita nggak mungkin menyalahkan gubernur untuk hal sedetail ini, mungkin beliau memercayakan kepada dinas-dinasnya," tuturnya.

Kembali ke soal undangan Felix, kata Hasbi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih cermat dalam mengundang penceramah di masjid-masjid. Ia menyarankan agar pemprov memastikan rekam jejak penceramah sebelum diundang.

"Makanya ketika melihat ada sesuatu yang sekiranya menimbulkan kegaduhan di masyarakat ya, pemprov harus bijak. Ulama kan banyak, yang lebih alim dari Felix Siauw itu ada ribuan. Kayak nggak ada penceramah lain. Tujuan Masjid Fatahillah dibangun kan untuk menghadirkan kesejukan," tegas Hasbi.

Sebelumnya, Ketua GP Ansor DKI Abdul Aziz menyesalkan sikap Pemprov DKI yang membuat kebijakan mengundang Felix. Abdul mengaitkan Felix dengan ormas HTI.

"Pertama, pemerintah DKI, baik DKM ataupun pemprov-nya, itu telah melakukan kebijakan publik. Kedua, tidak ada kontrol dari Pemprov DKI tentang DKM masjid ini mestinya kan disaring. Siapa pembicara dan narasumber. Nggak mungkin nggak tahu siapa Felix Siauw ini. Maka ketika simbol dari ibu kota ini sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta kemudian memasukkan Felix Siaw, saya pikir ini pengkhianatan terhadap NKRI. Mereka mengundang tokoh HTI dan kami pikir ini sudah nggak bisa diterima. Kalau tadi Felix Siauw masih ada, kita minta dia akui dulu Pancasila," tegasnya.

Terkait dengan anggapan bahwa dia dekat dengan HTI, Felix Siauw menyatakan perlu dilakukan diskusi. Untuk diketahui, dalam sebuah video yang dipublikasikan pada Mei 2018, Felix pernah memberikan pernyataan bahwa dia bergabung dengan HTI sejak 2006.

"Kalau yang di-highlight sedikit adalah saya mendakwahkan khilafah, bertentangan dengan Pancasila. Padahal itu sebenarnya bisa kita bicarakan secara ilmiah. Karena itu bukan perkara komunisme, misalnya. Tapi itu bagian daripada Islam, mungkin sebagian orang salah paham," ucap Felix.