Ini Instruksi PKB Jabar untuk Caleg yang Lolos

PKBNews - DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menginstruksikan kepada seluruh caleg yang lolos menuju parlemen segera menyiapkan seluruh dokumen persyaratannya. Salah satunya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda, kader partai yang lolos menjadi anggota legislatif sebanyak 136 orang di tingkat DPRD Kabupaten Kota, sedangkan untuk DPRD Provinsi Jawa Barat tercatat 12 orang.

Syaiful Huda meminta mereka tidak terjebak dalam euforia hingga melupakan hal bersifat administrasi.

"Dalam undang-undang disebutkan kalau ada caleg yang tak melaporkan harta kekayaannya langsung didiskualifikasi. Dia tidak boleh dilantik. Jadi kami melakukan bintek (bimbingan teknis) dan datangkan konsultan yang mengetahui caranya untuk menjelaskan kepada mereka," kata Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda di Bandung, Minggu (20/5/2019)

Kata Syaiful Huda, pembahasan soal administrasi ini dianggap penting sebagai bentuk antisipasi dari kekhawatiran saat pelaksanaannya terjadi masalah teknis sistem aplikasi. Terlebih, total anggota legislatif di seluruh Indonesia sebanyak 15 ribu orang.

"Kami khawatir nanti sistem aplikasi disiapkan KPK ada gangguan. Karena waktunya mepet, antara tanggal 22 Mei sampai 29 Mei. Pendek banget ini Makanya kami bikin skenario teknis pelaporan LHKPN di jam yang traffic-nya agak longgar, terus kami kasih tahu apa saja yang disiapkan. Jangan sampai ketika akan register, apa yang (harus) diupload belum disiapkan caleg," kata Syaiful Huda.

Di sisi lain, Syaiful Huda mengatakan bahwa pencapaian PKB di Pemilu 2019 serentak, khususnya di Jawa Barat sangat baik. Indikatornya, ada penambahan kursi untuk DPRD Provinsi Jabar dari tujuh kursi menjadi 12 kursi. Di tingkat kabupaten, total kursi yang didapatkan meningkat dari 97 kursi menjadi 136 kursi.

Pihaknya pun menyebut akan menindaklanjuti capaian ini dengan membuat semacam sekolah politik bagi para anggota legislatif pada Juli 2019. Selama 10 hari mereka akan digembleng bagaimana menjadi anggota legislatif yang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Fokus yang jadi pembahasan dalam sekolah politik nanti adalah menjadi anggota dewan yang siap kerja. Nanti akan bikin aplikasinya yang bisa setiap hari pengurus memantau aktivitas caleg di seluruh Jabar. Mereka harus menunaikan janji yang sudah diucapkan dikampanyekan," ucapnya.

"Kalau mereka melanggar, kami akan gunakan aturan partai. Yang tidak disiplin pada instruksi partai, atau kalau ada anggota dewan yang tidak aspiratif memperjuangkan kepentingan konstituen bisa kami pecat," ujar Syaiful Huda.

Pada bagian lain, Syaiful Huda menegaskan bahwa PKB menargetkan kadernya bisa menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada yang dihelat di beberapa daerah di Jabar pada tahun 2020. Sejauh ini, kader PKB yang menjabat di pemerintahan baru ada satu orang. Itu pun wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsari.

Meski tidak merinci, namun ia mengaku sudah ada beberapa kader untuk didorong ikut berpartisipasi dalam kompetisi Pilkada Bupati Walikota. Targetnya tak muluk, jika tidak bisa jadi Bupati atau Walikota, minimal bisa menjadi wakil.

"Tahun 2020 itu kan sebentar lagi. Ada delapan daerah yang menggelar Pilkada. Kami targetkan kader terbaik jadi bupati atau minimal wakil bupati. Kita berharap ada lima kader yang bisa didudukkan untuk jadi bupati," tandas Syaiful Huda.