Standard Post

PKBNEWS - Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure, menyoroti rencana pemerintah mengangkat sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada perubahan status kepegawaian, tetapi juga harus disertai penataan dan pemerataan penempatan guru secara proporsional.

Menurut Amure, kepastian pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu merupakan kabar baik bagi ratusan ribu guru yang selama ini mengabdi dengan status paruh waktu. Namun, pemerintah harus memastikan proses penataan setelah pengangkatan benar-benar memperhatikan kondisi dan kebutuhan pendidikan di setiap daerah.

"Pengangkatan ini tentu patut disambut baik. Tetapi jangan sampai setelah status mereka berubah menjadi PPPK penuh waktu, justru muncul persoalan baru dalam penempatan. Pemerintah harus memastikan distribusinya tepat, tidak asal menempatkan," ujar Amure di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia secara khusus meminta pemerintah menghindari penumpukan guru di daerah yang sebenarnya sudah memiliki jumlah aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga pendidik yang cukup banyak. Sebaliknya, daerah yang masih kekurangan guru harus mendapatkan perhatian lebih dalam proses redistribusi.

"Jangan sampai guru menumpuk di daerah yang ASN-nya sudah banyak, sementara daerah lain masih kekurangan tenaga pendidik. Penempatannya harus merata dan proporsional, sesuai kebutuhan riil masing-masing wilayah," tegasnya.

Amure juga menekankan bahwa penataan penempatan harus mempertimbangkan jarak dan lokasi asal guru PPPK. Menurutnya, aspek kedekatan geografis penting agar kebijakan redistribusi tidak justru membebani guru dengan penugasan yang terlalu jauh dari tempat tinggal atau daerah asalnya.

"Pemerintah harus memperhatikan lokasi asal guru. Kalau ada sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik di wilayah terdekat dengan domisili guru, tentu itu harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai ada guru yang harus ditempatkan sangat jauh, padahal kebutuhan di wilayah sekitarnya masih tersedia," katanya.

Ia menilai, pemetaan kebutuhan guru harus dilakukan secara cermat dengan menggunakan data yang akurat, mulai dari jumlah guru di setiap sekolah, kebutuhan mata pelajaran, rasio guru dan peserta didik, hingga persebaran tenaga pendidik antardaerah.

Karena itu, Amure mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta instansi terkait untuk memastikan proses pemetaan berjalan transparan dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

"Jangan hanya melihat angka dan administrasi di atas kertas. Pemerintah harus tahu sekolah mana yang kekurangan guru, sekolah mana yang kelebihan, serta bagaimana kondisi geografis daerahnya. Kebijakan ini harus menyelesaikan persoalan distribusi guru, bukan malah memindahkan persoalan dari satu daerah ke daerah lain," urai pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Amure berharap pengalihan status 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola tenaga pendidik secara nasional. Kepastian status harus berjalan beriringan dengan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

"Pada akhirnya, yang harus menjadi orientasi adalah kepentingan pendidikan dan kesejahteraan guru. Guru mendapatkan kepastian status, sekolah mendapatkan tenaga pendidik sesuai kebutuhan, dan anak-anak di seluruh Indonesia memperoleh hak pendidikan yang sama," pungkas Amure.