Dukung Prabowo, Rivqy: Jangan Jadikan BUMN Ladang Kenyamanan Elit!

PKBNEWS - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengkritik keras jajaran elit Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.

Menurut Rivqy, kritik Presiden Prabowo adalah peringatan keras sekaligus koreksi moral bagi tata kelola BUMN yang selama ini dinilai mulai menjauh dari nilai profesionalisme dan tanggung jawab publik.

“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” tegas Rivqy di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai, praktik meminta tantiem di tengah kinerja buruk adalah bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh dibiarkan terus berlangsung di BUMN.

“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan,” lanjutnya.

Rivqy menekankan bahwa kemajuan BUMN mustahil tercapai tanpa keteladanan dan prinsip kuat dari para pemimpinnya. Profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama, bukan formalitas jabatan.

“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” ujarnya.

Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, kata Rivqy, akan terus mendorong reformasi tata kelola, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta sistem remunerasi yang adil dan rasional.

Rivqy menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk melemahkan BUMN, melainkan memperkuat perannya sebagai motor ekonomi nasional.

“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” tutupnya.