Ribuan Korban Banjir Sumatera Terisolir, Legislator Minta Kementerian PU Gerak Cepat

PKBNEWS - Ribuan warga korban banjir besar di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, masih terisolir akibat akses jalan dan jembatan yang terputus. Kondisi ini membuat distribusi logistik dan penanganan tanggap darurat terhambat.

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan Daud (HRD), meminta Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap infrastruktur yang rusak. Ia menekankan perlunya koordinasi intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat identifikasi jembatan dan jalan yang terputus.

“Kami meminta Kementerian PU segera turun langsung ke lapangan, melakukan identifikasi detail lokasi infrastruktur yang terputus, serta menyiapkan langkah penanganan darurat,” ujar Ruslan Daud, Senin, (2/12/2025).

HRD-sapaan akrab Ruslan Daud-menilai Kementerian PUPR harus segera menyiapkan alat berat, personel teknis, dan pemasangan jembatan bailey di titik-titik yang kritis. Langkah cepat tersebut dinilai krusial untuk memudahkan proses penyaluran bantuan dan evakuasi warga, termasuk percepatan rehabilitasi pascabencana.

Bencana banjir yang terjadi sejak akhir pekan lalu menyebabkan sejumlah wilayah di Aceh Tamiang, khususnya Kecamatan Tenggulun, Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, dan Kejuruan Muda, terputus total dari pusat logistik. Banyak pengungsi terpaksa menyelamatkan diri ke wilayah perbukitan dan hutan untuk menghindari banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 1–1,5 meter.

Situasi serupa terjadi di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah, dengan jumlah warga terisolir mencapai 178 ribu orang. Hingga saat ini, tercatat 43 jembatan putus, 21 titik jalan terputus, serta 35 titik longsor.

Begitu juga di Kabupaten Bireuen, sebanyak 11 unit jembatan terputus, yaitu jembatan di lintas nasional Medan-Banda Aceh, Kutablang, jembatan elternatif Rancong Kutablang, jembatan alternatif Pante Lhoong Peusangan, jembatan Suak, Blang Mane, dan Teupin Reudeup Peusangan Selatan.

Akibatnya arus lalulintas terputus, sehingga belum bisa mengangkut sembako dari arah Medan ke Bireuen maupun sebaliknya dan serta banyak masyarakat yang juga masih terisolir. Akibatnya harga barang melambung, karena stok di pasar menipis.

Kemudian jembatan di lintas nasional Bireuen-Takengon Km 10, Desa Juli Teupin Mane dan Jembatan Simpang Jaya Kecamatan Juli, juga terputus. Sehingga akses dari Bireuen ke Bener Meriah dan Aceh Tengah serta sebaliknya putus dan mengakibatkan ribuan warga di Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah juga terisolir.

Tidak hanya itu, jembatan nasional Medan-Banda Aceh di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya juga putus, aktivitas masyarakat lumpuh.

Begitu juga di Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Peunaron, Lokop dan Serba Jadi, masih banyak warga yang terisolir karena sulit diakses. Jalan-jalan belum bisa dilalui karena rusak berat dan ditutupi kayu-kayu besar yang dibawa banjir bandang.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Beberapa desa di Kecamatan Sawang juga belum dapat dilalui, karena ada jembatan gantung yang putus. Bahkan di Sawang informasinya ada desa yang hilang ditelan banjir.

"Begitu juga di Kecamatan Seuneudon, Lhoksukon, Matang Kuli, Paya Bakong serta di sejumlah kecamatan lainnya di Aceh Utara, dampak banjirnya sangat parah," sebut HRD.

Sementara itu di Sumatera Utara, kawasan Tapanuli Tengah dan Sibolga juga masih sulit dijangkau karena akses utama terputus. “Penanganan cepat sangat dibutuhkan. Jangan sampai keterlambatan membuka akses memperburuk kondisi warga yang saat ini kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok,” tegas HRD

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Aceh ini juga meminta pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak terus memperbarui data dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, terutama kepada kelompok pengungsi yang terisolir di wilayah sulit dijangkau. “Kami terus mendorong peningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar masa tanggap darurat ini berlangsung lebih cepat dan meminimalkan jumlah korban jiwa,” pungkasnya.