Demi Kesetaraan Ekonomi, DPR Dukung Menko Muhaimin Kritik Ritel Modern

PKBNEWS - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim atau Nunik meminta masyarakat untuk tidak merespons secara berlebihan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang menyebut keberadaan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart dapat mematikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Nunik, pernyataan tersebut harus ditempatkan dalam konteks kritik membangun sekaligus evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi nasional agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha besar dan UMKM.

“Pernyataan Gus Menko Muhaimin bukan serangan terhadap industri ritel modern, tetapi justru alarm keras agar semua pihak, terutama perusahaan besar, lebih serius merangkul UMKM di sekitarnya. Dengan begitu, ekonomi kita bisa tumbuh secara lebih adil dan berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ketua DPW PKB Provinsi Lampung itu menegaskan bahwa UMKM selama ini terbukti menjadi “lumbung ekonomi rakyat” dan penyangga ketahanan nasional, terutama saat krisis.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya banyak pelaku UMKM yang terpinggirkan akibat kuatnya dominasi jaringan ritel besar dan keterbatasan akses pasar.

“Kritik seperti ini perlu dibaca dengan semangat meritokrasi ekonomi, siapa pun yang berinovasi, bekerja keras, dan berkontribusi nyata harus mendapat ruang tumbuh yang setara. Bukan sekadar siapa yang besar dan punya modal,” tambahnya.

Sebagai langkah konstruktif, Nunik mendorong pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat model kemitraan berbasis ekosistem antara ritel modern dan UMKM lokal.

Ia mendorong komitmen ritel modern lebih serius memberi porsi etalase khusus bagi produk UMKM, fasilitasi pelatihan manajemen usaha, hingga sistem distribusi terpadu yang memberi peluang setara bagi produsen kecil.

“Kuncinya adalah kolaborasi dan keberpihakan yang cerdas. Kita tidak anti industri besar, tapi kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial,” tutupnya.