Legislator PKB Dukung Sinergi Pemerintah, Industri dan Pesantren Bangun Ekosistem Pemberdayaan

PKBNEWS - Anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah sinergi antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat.

Sebagai alumni pesantren, Kaisar menilai pesantren memiliki potensi besar tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam penguatan ekonomi, kewirausahaan, dan kemandirian masyarakat.

“Sebagai alumni pesantren, tentu saya mendukung kebijakan sinergi itu. Pesantren memang bukan hanya seperti terlihat di permukaan, sorogan kitab, hafalan, tidak begitu. Di dalamnya ada semangat wirausaha, inovasi, dan kemandirian ekonomi yang luar biasa,” ujar Kaisar di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, pesantren merupakan lembaga yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Di banyak daerah, pesantren telah menjadi pusat pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, bahkan inkubator bisnis berbasis kearifan lokal.

“Pesantren adalah ruang lahirnya manusia yang berkarakter, berilmu, sekaligus berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keagamaan akan menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Legislator PKB itu juga menyampaikan dukungan terhadap gagasan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) terkait program “SMK Go Global”.

Kaisar menilai inisiatif tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan berbasis pesantren. Ia mencatat bahwa banyak pesantren di Indonesia juga telah memiliki unit SMK di bawah naungan mereka.

“Banyak SMK yang tumbuh di lingkungan pesantren. Artinya, gagasan SMK Go Global ini bisa bersinergi dengan pesantren yang sudah punya basis wirausaha dan pelatihan. Jika disinergikan dengan dunia industri, hasilnya akan luar biasa,” imbuhnya.

Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun kemandirian ekonomi berbasis lokal.

“Pemerintah perlu memfasilitasi kemitraan pesantren dengan dunia industri, memperkuat akses pelatihan, serta menyiapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar global,” ujarnya.

Kaisar juga menekankan pentingnya peran DPR dalam mendukung kebijakan tersebut melalui regulasi dan pengawasan yang berpihak pada pengembangan pendidikan vokasi dan pemberdayaan masyarakat.

“Komisi VII DPR RI siap mendukung melalui sinergi kebijakan energi, teknologi, dan industri agar pesantren dan SMK mampu menjadi pusat inovasi sekaligus penggerak ekonomi rakyat,” pungkasnya.