DPR Dorong Akselerasi 5G demi Pemerataan Informasi dan Ekonomi Rakyat

PKBNEWS - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI atau Deng Ical, menyoroti rendahnya cakupan jaringan internet generasi kelima (5G) di Indonesia yang hingga saat ini baru mencapai sekitar 10 persen. Angka ini tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang sudah mencapai 80 persen.

Menurut Deng Ical, kondisi tersebut perlu segera direspons dengan langkah-langkah konkret dan terukur agar Indonesia tidak tertinggal dalam revolusi digital global.

“Semakin cepat, bagus, dan merata jaringan internet di Indonesia, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk mengakses informasi, meningkatkan pengetahuan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa,” ujar Deng Ical di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menegaskan, internet bukan lagi sekadar koneksi, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern. Akses internet, kata Deng Ical, adalah investasi sumber daya manusia (SDM) sekaligus ketahanan bangsa.

“Internet adalah Jalan Tol Udara yang menghubungkan ide, inovasi, dan kreativitas masyarakat ke seluruh dunia. Infrastruktur digital adalah bagian dari investasi bangsa. Maka, mempercepat pemerataan jaringan internet sama pentingnya dengan membangun jalan, pelabuhan, atau bandara,” ujarnya menegaskan.

Deng Ical menilai, kehadiran internet yang cepat dan merata akan mengakselerasi masyarakat dan mendorong produktivitas di berbagai sektor. Ia mencontohkan, pelaku UMKM akan lebih mudah memasarkan produk melalui platform digital, sementara sektor pariwisata dapat memperluas promosi ke pasar global tanpa harus bergantung pada promosi konvensional.

“Dengan koneksi internet yang stabil, daerah-daerah terpencil bisa terhubung langsung dengan pasar nasional dan global. Ini akan memperkecil kesenjangan antara kota dan desa,” tambahnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menekankan bahwa pemerataan akses internet adalah kunci pemerataan informasi dan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah bersama operator telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan dan memastikan kebijakan digitalisasi benar-benar berpihak kepada masyarakat luas.

“Pemerintah harus menciptakan ekosistem digital yang inklusif, memperkuat kolaborasi lintas sektor mulai dari penyedia layanan, pemerintah daerah, hingga pelaku startup. Selain itu, perlu ada insentif investasi dan regulasi yang adaptif agar pengembangan jaringan 5G bisa meluas tanpa hambatan birokratis,” tegasnya.

Sebagai langkah konstruktif, Deng Ical juga mengusulkan agar program percepatan 5G diintegrasikan dengan kebijakan literasi digital nasional.

“Koneksi yang cepat harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya secara produktif dan aman. Internet yang cerdas akan melahirkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengakui bahwa adopsi jaringan generasi kelima tersebut masih tertinggal jauh dibanding negara tetangga.

Nezar mencontohkan, Malaysia telah mencapai sekitar 80% cakupan 5G, sementara Indonesia baru menyentuh kurang dari 10%. Kondisi ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah dalam memperluas infrastruktur jaringan berkecepatan tinggi di Tanah Air.

“Pemerintah menargetkan setidaknya 30% wilayah Indonesia sudah terjangkau jaringan 5G pada tahun 2030. Ini tentu saja membutuhkan kolaborasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan di industri telekomunikasi,” ujar Nezar di Jakarta, Senin (27/10/2025).