PKB Minta BUMN Farmasi Berhati-hati Menyediakan Vaksin Covid

JAKARTA, PKBNews - BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Farmasi diminta berhati-hati dan mempertimbangkan unsur halal-haram ketika akan menyediakan vaksin Covid-19.

"Kami minta Pemerintah dan BUMN di sektor farmasi seperti PT Bio Farma, PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk untuk bersikap hati-hati agar tak menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat," kata Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Nasim Khan, Selasa (30/3/2021).

Nasim mengaku khawatir apabila penyediaan vaksin dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek halal-haram, masyarakat akan ragu untuk mengikuti program vaksin dan malah bisa menghambat kelanjutan dan kelancaran program vaksinasi.

Untuk itu, Nasim mendorong agar pemerintah tetap berupaya menyediakan vaksin Covid-19 yang aman, berkualitas, memiliki efektivitas dan halal serta suci.

Diketahui, sebelumnya, LPPOM MUI menemukan bukti bahwa vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca dalam proses produksinya menggunakan menggunakan unsur tak suci dan haram lantaran mengandung tripsin yang berasal dari pankreas babi. Komisi Fatwa pun memutuskan Vaksin tersebut haram, kendati demikian, Vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca itu tetap boleh digunakan karena adanya unsur darurat dan mendesak demi mengatasi pandemic Covid-19.

"PKB memperjuangkan prinsip-prinsip dan kepentingan semua ummat, kami meminta pemerintah menjalankan prinsip kehati-hatian saat menyediakan vaskin agar nantinya tidak mubadzir dan tidak menimbulkan kontroversi dimasyarakat," katanya.

Nasim mengaku memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut. Akan tetapi, saran dia, kedepan pemerintah bisa lebih peka dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas berkeyakinan Islam.

"Walaupun MUI sudah mengeluarkan Fatwa memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut, tapi, menurut saya, sebaiknya kedepan penyediaan vaksinnya bisa lebih maksimal diterima oleh masyarakat, karena masyarakat Indonesia mayoritas Islam, semestinya bahannya halal," ucapnya.

Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB itu berkata, kemampuan pemerintah dan BUMN sektor farmasi dalam mengakses vaksin Covid-19 yang aman, berkualitas, memiliki efektivitas dan halal serta suci juga tak diragukan lagi. Sebab, kata dia, pemerintah memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan jejaring koneksi yang tak terbatas di kancah internasional.

"Seperti yang sudah disampaikan para Dirut BUMN sektor farmasi PT Bio Farma, PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk, ketersediaan vaksin pasti akan bisa dilakukan oleh beliau-beliau. Bila bisa ada yang halal, buat apa yang haram," katanya.