Standard Post

Kritik Saat Ini Cenderung Membuat Jarak Antara Pemerintah dan Warga


JAKARTA,PKBNews - WAKIL Ketua (Waketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menegaskan, kritik saat ini cenderung membuka aib. Bahkan, membuat jarak antara pemerintah dan warga negara.

"Kami melihatnya sedih, ini semua seakan menjadi tanda defisit kehangatan dan keakraban sesama warga dan pemimpin negara. Saling mengumbar kritik yang cenderung membuka aib dan kelemahan. Kritik tidak dilarang namun tetap dalam semangat kehangatan bukan membangun jarak apalagi dilandasi rasa benci," tegasnya.

Kata Gus Jazil kritik saat ini seperti kekanak-kanakan lantaran semua pihak ingin menang sendiri.

"Kelihatannya seperti model kritik kekanak-kanakan, semuanya ingin benar sendiri, bahkan ingin menang sendiri. Yang saya tahu. Kritik itu nasehat saling membenarkan bukan saling lempar tuduhan dan menyalah-nyalahkan," tuturnya.

Sebelumnya, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan bagaimana cara masyarakat melakukan kritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Pernyataan JK ini disampaikan merespons Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata JK dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI seperti dilihat detikcom, Sabtu (13/2).

JK mengajak semua stakeholder terkait lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Ketua PMI itu pun meminta hak-hak masyarakat tetap terjaga demi menjaga iklim demokrasi yang baik.

"Karena itu, kita harus menjaga kepentingan masyarakat, untuk ada tetap menjaga dari rakyat harus melihat pelaksanaan pemerintah yang baik secara demokratis, hak-hak terjaga tapi juga ingin manfaatnya boleh saja demokrasi berjalan tanpa manfaat untuk rakyat itu tidak terjadi, maka demokrasi tidak berjalan dengan baik," tandasnya.

TERKAIT

    -