Pemprov Jakarta Harus Jalankan Arahan Jokowi Agar Ekonomi Meningkat

JAKARTA, PKBNews - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait intervensi pengendalian penyebaran virus Corona (Covid-19) berbasis lokal kalau mau ekonomi meningkat dan Corona menurun.

"Sebenarnya usulan PKB sejak lama, bahkan di Paripurna besok tentang Covid, PKB sampaikan itu fraksi kami bahwa harus diklaster per RT, per RW," terang Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas, Rabu (30/9/2020).

Hasbi berkata, kondisi realitas yang ada di lapangan dengan penerapan PSBB provinsi saat ini hanya berdampak positif di permukaan. Menurutnya, protokol kesehatan pun bahkan tidak berjalan di perkampungan.

"Kondisi yang ada di DKI Jakarta hanya di permukaan-permukaan aja orang jalankan 3M itu, dalam artian pakai masker itu semua. Nah di perkampungan nggak, coba dicek di Kemayoran, tetap ramai orang itu, imbasnya ya berkuranglah," ujarnya.

Hasbi meminta Pemprov DKI melaksanakan arahan Presiden Jokowi untuk menerapkan mini-lockdown. Dengan demikian, ekonomi pun bisa meningkat seiring dengan menurunnya kasus Corona.

"Lebih bagus itu kalau cegah Corona dan minimalisir Corona ya mau tidak mau harus diklaster per RW ya, kalau nggak gitu nggak jalan, ekonomi tetap jalan kan kalau gitu, kalau gini ekonomi mati semua nggak jalan, Covid juga tetap meningkat di DKI. Bukan hanya dicoba, tapi harus dilaksanakan, kalau memang di Jakarta ekonomi belum berjalan, dan Corona-nya mau menurun ya harus begini," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta intervensi pengendalian penyebaran Covid -19 berbasis lokal ditingkatkan. Presiden Jokowi meminta arahan ini diteruskan kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

"Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal, perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, kota," ujar Presiden Jokowi saat membuka Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9).