FPKB Jateng Usulkan Guru Madrasah dan Kiai Kampung Tercatat Sebagai Penerima Bantuan

SEMARANG, PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) usulkan agar tenaga pendidik, guru madrasah dan kiai di kampung-kampung tercatat sebagai penerima bantuan sosial akibat pandemi Covid 19. Nyatanya mereka turut membantu pemerintah dalam menenangkan masyarakat  menghadapi situasi seperti saat ini.

"Mereka sudah banyak berkontribusi bagi banyak pihak, mulai dari memberikan pemahaman soal ibadah, hingga mengajak masyarakat mengikuti anjuran pemerintah," kata anggota FPKB DPRD Jateng, M Hendri Wicaksono, Selasa (21/4/2020).

M Hendri berkata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah menyampaikan anggaran Rp2,20 triliun termasuk Rp20 miliar realokasi anggaran yang dilakukan DPRD Jateng, dalam penanganan Corona. Dengan perincian Rp600 miliar untuk penanganan kesehatan dan sekitar Rp1,3 triliun untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi.

"Selama ini mereka memberi sumbangsih kepada masyarakat tanpa ada gaji dan imbalan. Oleh karenanya, sudah saatnya pemerintah memikirkan mereka selama pandemi berlangsung," ujarnya.

Menurut Hendri, sedikitnya terdapat 171.131 guru ngaji, madin dan TPQ di provinsi ini. Sejauh ini juga sudah mendapat insentif dari pemprov. Namun dengan adanya kasus corona ini, FPKB juga ingin mereka masuk dalam penerima bantuan.

"Karena bagaimana pun keberadaan mereka juga ikut kena dampak," ucapnya.

Sekretaris Komisi C DPRD Jateng ini menambahkan, anggaran besar yang dikucurkan dalam penanganan Corona jangan sampai sia sia, mubazir, tidak tepat manfaat, dan tidak tepat sasaran.

"Anggaran juga harus akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturannya, tidak terjadi duplikasi anggaran, dan betul betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat," tuturnya.

Dia menambahkan, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus untuk melakukan monitoring penanganan dan pencegahan Covid 19 di daerah pemilihan masing-masing. Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah, kebijakan Pemprov Jateng dalam upaya menanggulangi bencana nasional Covid 19 harus dilakukan secara terorganisir dengan baik.

"Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan. Sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol," kata M Hendri lagi.