Ketua DPW PKB Jabar: Jangan Permainkan Mandat Rakyat

PKBNews - KETUA Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat (Jabar) Syaiful Huda memberi peringatan keras kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg) terpilih untuk tidak mempermainkan mandat yang diberikan rakyat.

"Kader PKB yang terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi di Jabar harus bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan umat dan rakyat. Jika tak mampu melaksanakannya, caleg terpilih yang bersangkutan diminta mengundurkan diri," katanya dalam kegiatan Sekolah Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR) di Hotel Sheraton, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, kemarin.

Tenaga Ahli Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengingatkan caleg terpilih tidak boleh hanya ngabsen lalu duduk-duduk saja.

"Saya secara pribadi meminta untuk mundur. Sekali lagi, kalau ada anggota DPRD yang hanya mengurus kepentingan diri sendiri, saya minta untuk mengndurkan diri dari sekarang karena masih banyak yang mau berjuang untuk kepentingan umat dan rakyat," ujar Huda.

Huda mewanti-wanti agar kader PKB terpilih harus menghormati dan menjadi penerus para kiai, ajengan dan tokoh masyarakat seperti Kiai Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH Abdurrahman Wahid, KH A Mustofa Bisri, dan KH A Muhith Muzadi yang telah tulus dan ikhlas mendirikan PKB tanpa pamrih. Para tokoh besar itu, kata Huda, membangun PKB semata-mata hanya untuk kepentingan umat dan rakyat.

"Partai ini adalah napas dari perjuangan para ulama. Sesungguhnya di pundak kita dititipkan untuk melanjutkan perjuangan para ulama, ajengan, dan masyarakat, termasuk di dalamnya nahdliyin, khususnya di Jabar tuturnya.

Kata Huda, Sekolah PUMR yang digelar DPW PKB Jabar merupakan bagian ikhtiar partainya untuk mengingatkan bahwa PKB sebagai partai Islam terbesar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang dilahirkan dari rahim para kiai dan ajengan untuk perjuangan umat dan rakyat.

Selain itu, lanjutnya, melalui Sekolah PUMR, ia menginginkan konsep diri dan citra diri kader PKB yang duduk di DPRD kabupaten/kota dan provinsi di Jabar menjadi kader terbaik untuk lima tahun ke depan. Hal itu, tegas Huda, sudah tidak bisa ditawar lagi dan mulai dari sekarang harus bermutasi diri.

"Mau tidak mau, ibu dan bapak-bapak telah menjadi wakil rakyat. Oleh karenanya, jangan bermain-main dengan mandat rakyat ini. Ibu dan bapak-bapak harus berani dan produktif menjadi pengawas eksekutif di kabupaten serta kota masing-masing dan mampu menjadi pelopor perjuangan untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Huda mengatakan, kader PKB yang terpilih menjadi anggota legeslatif banyak yang berlatar belakang ajengan, ustaz, dan santri. Oleh karenanya, butuh perubahan pola pikir untuk menjadi legislator tanpa meninggalkan menggaji dan mengurus majlis taklim.

"Masuk dewan harus ngerti pemerintahan, fungsi penganggaran. Kuncinya, kalau jadi anggota dewan tidak mau belajar berarti sudah mengkhianati nalar publik dan konstituen, menjadi dewan itu harus cerdas," tegasnya.

Huda meminta caleg terpilih PKB membuat peraturan daerah yang peduli umat melayani rakyat sebagai alat perjuangan masyarakat. Dalam waktu dekat, sebut Huda, perda pembangunan desa bisa dibuat dan didorong di setiap kabupaten masing-masing.

"Saatnya PKB menjadi subjek, bukan menjadi objek perjuangan. Kita harus menentukan harga perjuangan masa depan bangsa kita," katanya mantap.

Di tempat sama, Ketua Panitia Sekolah PUMR Muhammad Dawam menyebutkan, Sekolah PUMR diikuti 126 caleg terpilih PKB dari total caleg terpilih PKB sebanyak 133 orang. Sedangkan tujuh orang sisanya tengah menjalankan ibadah haji.

"Panitia menyampaikan permohonan maaf atas perubahan tempat, tadinya Sekolah PUMR akan dilaksanakan di Sariater Subang. Tapi karena ada erupsi Tangkuban Parahu, maka kami mencari lokasi yang berbeda," katanya.

Kata Dawam, dari 133 caleg terpilih PKB pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, dua orang di antaranya masih berusia relatif muda, yakni 20 tahunan.

"Sementara yang berusia 30 tahunan sebanyak 30 orang dan usia 40-an 38 orang. 50 tahunan 25 orang, 60 tahunan empat orang, dan 70 tahunan satu orang," katanya.