PKB Ingatkan Kemendagri, Jangan Jadikan Silatnas Kepala Desa Ajang Kampanye

PKBNews - WAKIL Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nihayatul Wafiroh mewanti-wanti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak memanfaatkan Silaturahim Nasional (Silatnas) Kepala Desa yang rencananya digelar pada 30 Maret 2019 mendatang di Gelora Bung Karno (GBK) menjadi ajang kampanye untuk calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi kami juga sudah mengingatkan Bawaslu untuk konfirmasi soal ini agar jangan sampai ini untuk kampanye," katanya saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Kemendagri, Bawaslu dan KPU di gedung DPR, kemarin.

Ninik sapaan akrab Nihayah berharap agar Bawaslu dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu tetap menjaga netralitasnya.

"Kami minta Bawaslu untuk netral karena kenetralan Bawaslu itu penting," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ninik menjelaskan, acara tersebut bukan dari inisiasi Kemendagri, melainkan usulan dari Paguyuban Kepala Desa.

"Tadi sudah dikonfirm juga bukan Kemendagri yang mengundang dan tadi memang ada usulan dari teman-teman pendukung 02 agar acara ini diundur setelah tanggal 17 April (pencoblosan)," ucapnya.