Mendes PDTT : Model Pendekatan Ekonomi Transmigrasi Harus Diubah

PKBNEWS - SEJAK program transmigrasi berjalan telah hadir ribuan kecamatan, ratusan pemerintah kabupaten dan kota dan dua provinsi baru, Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat.

Hal itu dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo usai menandatangani naskah kesepakatan dukungan dana transmigrasi melalui sharing APBD dengan Kepala Daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur di Jakarta, Jumat (07/12/2018).

Kendati demikian, menurut Menteri Eko, program transmigrasi juga bukannya tanpa cacat. Pasalnya, secara tidak langsung menciptakan kesenjangan antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal di kawasan transmigrasi.

"Oleh karena itu model pendekatan ekonominya harus berubah. Karena keberhasilan yang sudah kita capai pada saat ini belum tentu akan berhasil di masa mendatang," kata Menteri Eko yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menteri Eko mengatakan bahwa program dukungan dana transmigrasi melalui sharing APBD akan semakin mendorong percepatan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Selain itu, bisa juga meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan transmigrasi pada saat ini. kata Menteri Eko, diarahkan berbasis kawasan. Itu sebagai salah satu dari skema pembangunan pusat pertumbuhan yang tidak hanya berbasis spesial dan komoditas unggulan tetapi juga secara bersamaan memberdayakan masyarakat di kawasan tersebut.

"Perlu saya sampaikan bahwa tanggal 12 Desember 2018 merupakan hari bakti transmigrasi yang ke-68 tahun, saya minta dengan usia yang tidak muda lagi, pelaksanaan perencanaan sampai dengan pengakhiran status sebagai transmigran tidak ada lagi kesalahan atau kekeliruan yang tujuannya membuat masyarakat transmigran dan keluarganya nyaman, aman, dan sejahtera," tandas Menteri Eko.