Menaker: Tingkat Pengangguran SMK Cenderung Menurun

PKBNEWS - MENTERI Ketenagakerjaan HM Hanif Dhakiri mengatakan bahwa ada kecenderungan penurunan kontribusi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada tingkat pengangguran.

"Saya kasih data, 2015 12,65 persen, pada 2016 turun jadi 11,11 persen, 2017 naik 11,41 persen dan sekarang 2018 jadi 11,24 persen," kata Menteri Ketenagakerjaan HM Hanif Dhakiri di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Karena itu, menurut Menaker Hanif, pada tahun 2017 ke tahun 2018 angkanya turun. "Jadi 2017 ke 2018 itu angkanya turun walaupun secara persentase dia lebih tinggi dibanding pendidikan yang lain," kata Menteri Hanif.

Sebelumnya diberitakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa lulusan sekolah menengah kejuruan ( SMK) menjadi penyumbang tertinggi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Angkanya mencapai 11,24 persen per Agustus 2018.

Menteri Hanif mengatakan bahwa secara umum, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh setiap lulusan jenjang pendidikan, termasuk lulusan SMK untuk masuk ke dunia kerja dan bahkan profil ketenagakerajaan di Indonesia secara keseluruhan masih sangat menantang.

Sebab, kata Menteri Hanif, dari 131 juta angkatan kerja pada 2018, sekitar 58 persennya merupakan lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Selain itu rata-rata masyarakat Indonesia mengecap pendidikan nasional hanya 8,8 tahun saja. "Masih ada pekerjaan kita untuk meningkatkan partisipasi pendidikan formal," ujar Menteri Hanif.

Karena itu, untuk membongkar persoalan ini, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai setidaknya perlu ada dua upaya yang harus dilakukan. Pertama, memperbaiki partisipasi pendidikan formal.

Kedua, memperbaiki akses dan mutu vokasional training. Hal ini dinilai penting karena karena ada tiga hal yang diperlukan untuk memperbaiki profil ketenagakerjaan tadi.

Ketiga hal itu yakni kualitas, kuantitas dan persebaran yang merata.

Dari sisi kualitas, kata Menteri Hanif, lulusan SMK maupun SDM Indonesia pada umumnya memiliki hal itu. Buktinya kata dia, para pelajar Indonesia kerap berjaya di berbagai ajang olimpiade pendidikan.

Justru, kata Menteri Hanif, persoalan ada pada kuantitas. SDM yang memiliki kualitas jempolan masih terbatas. Selain itu persebaranya juga hanya terpusat dibeberapa kota

"Kalau ini ketiga ini tidak sama maka akan terjadi ketimpangan dan problem investasi. Misal investor masuk ke Sukabumi membutuhkan 100 orang yang memiliki standar internsional. Apa akan ketemu? Saya jamin ketemu tetapi mungkin 1, 2 atau 3 orang saja," tandasnya.