Sekjen PKB: Jokowi Didukung Tujuh Kepala Daerah di Sumbar
PKBNEWS - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) yang juga sebagai calon presiden (Capres) Petahana kembali mendapatkan dukungan dari kepala daerah. Kali ini, Jokowi mendapat dukungan dari tujuh kepala daerah yang merupakan bupati dan walikota di Provinsi Sumatera Barat.
Ketujuh kepala daerah itu adalah Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, dan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menbenarkan adanya dukungan dari sejumlah kepala daerah.
"Hari ini, ada 7 kepala daerah yang ada di Sumatera Barat menyatakan dukungan, ada dari Padang Pariaman memberikan dukungannya pasangan Jokowi-KMA," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Rabu (18/9/2018).
Menurut Karding, nantinya para kepala daerah tersebut akan dimasukkan ke dalam tim pengarah teritorial dan akan mendukung secara informal, sehingga tidak menabrak Undang-Undang yang berlaku.
"Jadi bagi kami tidak ada masalah, yang penting adalah berharap mereka semua bekerja membantu pemenangan tanpa harus menabrak kaidah UU ASN atau UU yang berlaku," ujar Karding.
Karding mengatakan bahwa hal tersebut adalah perkembangan luar biasa dari Pilpres sebelumnya. Di Sumatera Barat dulunya Jokowi dikatakan kalah suara dan hanya memperoleh 34 persen suara. Karding pun berharap, dengan adanya dukungan dari kepala daerah itu bisa menambah suara Jokowi di Sumatera Barat.
"Dukungan ini kita berharap ke depan mengubah peta suara berbalik memenangkan Pak Jokowi. Dukungan 7 kepala daerah ini adalah impact dari prestasi dan kerja nyata yg dilakukan oleh Pak Jokowi," kata angota Komisi III DPR.
Para kepala daerah yang mendukung Jokowi tersebut, kata Karding, karena mereka mengapresiasi kerja Jokowi selama memimpin. Dan mereka memilih untuk tidak bertentangan dengan suara rakyat di daerahnya.
"Kalau ada dukungan dari partai lain, ya dua kemungkinan, pertama berarti dianggap bekerja secara baik, dan kedua tidak mau bertentangan dengan suara arus rakyat," tandas Karding.







TERKAIT