Beras Plastik, Puncak Gunung Es Masalah Perberasan

Jakarta - WAKIL Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramli melihat munculnya kasus beras plastik hanyalah puncak gunung es dari masalah perberasan di Indonesia. Namun, ia setuju jika penghianat bangsa, yakni para pengedar beras plastik diusut dan dihukum seberat-beratnya.

"Kasus beras plastik ini harus diusut tuntas. Saya tidak pernah atau jarang mendengar pengadilan menjatuhkan hukuman kepada mafia beras. Sebab semuanya berakhir hanya pada wacana," kata dia, Jumat (22/5).

Komisaris Badan Urusan Logistik (Bulog) itu menambahkan, saat ini banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan ditengah ekonomi yang sulit. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun pada tingkat 4,7 %. Bank Indonesia (BI) rate kemarin telah ditetapkan sebesar 4 %, sementara belanja pemerintah sangat cekak karena minimnya penyerapan anggaran dari sejumlah kementerian. Kondisi ini, kata dia, diperparah ekonomi dunia, meski ekonomi Amerika sudah kembali membaik. Namun bervariasi untuk kawasan Asia, karena Philppina sekarang ekonominya bertumbuh menjadi 7 %.

"Beras kita akan kembali normal, bila mana infrastruktur pertanian dibenahi, termasuk meredam pemerintah daerah untuk stop alih fungsi lahan produktif," kata Andi.

Kata Andi, pemerintah harus melakukan tindakan keras dengan memberlakukan Undang-undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dimana, UU tersebut memberi sanksi keras terhadap mafia beras, pemakan rente dan penumpuk beras. Pada titik ini, ungkap Andi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kepolisian harus bekerja lebih keras lagi. Karena harga dan penjualan beras itu adalah otoritas Kemendag.

"Bulog hadir sebagai stabiilitor harga lewat operasi pasar atau OPK. Patokan pembelian Bulog mengacu pada Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang HPP yang baru keluar tanggal 17 Maret 2015. Pak Jokowi sudah sangat tepat kalau mendahulukan pembangunan infrastruktur pertanian. Karena hanya dengan cara itulah kita berharap swasembada beras dapat dicapai, yang selanjutnya, anggaran Bulog dapat pula menjangkau pemenuhan komuditas lain di luar beras seperti jagung, kedelei, daging sapi dan gula," katanya.

Ia menambahkan, keinginan agar pemerintah membeli beras 4,5 juta ton dari petani sepertinya bakal terkendala, sebab berhembus kabar kalau para tengkulak beras sudah memborong beras/gabah 2 juta ton dengan pemilikan teknologi dan pergudangan yang bagus. Mereka mampu mengoplos beras biasa menjadi medium dan super.

"Itu dapat terjadi karena mereka memiliki pabrikan, alat pengering dan gudang. Ini bukan fiksi tetapi sudah menjadi kenyataan di lapangan, di mana ujungnya nanti petani yang sudah terlanjur menjual semua beras dan gabahnya karena butuh uang cash, akan mengalami kesultan untuk musim tanam berikutnya," tandas Andi.