Anggaran Berkurang, Tak Surutkan Semangat Entaskan Daerah Tertinggal

Jakarta-ANGGARAN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk tahun 2017 berkeurang. DPR telah menyepakati bahwa anggaran Kemendes PDTT tahun depan menjadi Rp 8,4 triliun.

"Meski alokasi anggaran berkurang, tidak akan menurunkan semangat untuk mengentaskan daerah tertinggal," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, di Jakarta, Senin (24/10/2016).

Kemendes PDTT sebelumnya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp14,8 triliun untuk tahun 2017.

Menteri Eko mengatakan bahwa untuk menghadapi hal tersebut, telah disiapkan strategi bekerja sama dengan 17 Kementerian lain.

"Semua masukan dari Komisi V akan ditindaklanjuti, kami akan bekerja sama dengan kementerian lain, karena pada dasarnya kementerian lain lokusnya juga di desa. Desa-desa akan kita `gerebek` agar bagaimana desa-desa ini bisa fokus pada satu produk," ujar Menteri Eko.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, besaran pagu Kemendes PDTT 2017 sebesar Rp5 triliun. Namun setelah melalui proses Raker RDP Komisi V DPR dan melalui pembahasan Badan Anggaran DPR bersama pemerintah pada 17 Oktober 2016, alokasi anggaran Kemendes PDTT mengalami perubahan menjadi Rp4,8 triliun. Ada pun selisih perubahan alokasi anggaran tersebut sebesar Rp202,4 miliar.

Ada pun sesuai dengan RPJM 2015-2019 pemerintah menargetkan sedikitnya dapat mengentaskan sebanyak 80 kabupaten tertinggal, mengurangi desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa, dan meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Terkait hal tersebut Menteri Eko mengatakan, hal utama yang harus dibangun dalam membangun desa adalah rasa optimistis masyarakat dan seluruh stakeholder bangsa.

Menurut Menteri Eko yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa pihaknya merasa optimistis dan hal itu menjadi kunci agar pembangunan daerah tertinggal dapat segera terselesaikan. "Untuk itu saya minta kerja sama dari Komisi V untuk membantu menanamkan rasa optimisme tersebut," kata Menteri Eko.