Ciptakan Pemilu Jurdil, Caleg PKB Inisiasi KPP

Jakarta - Para calon legislator dari berbagai partai politik menyepakati penyelenggaraan Pemilu 2014 yang transparan, jujur, dan bersih dalam sebuah Kaukus Politik Pancasila (KPP). Ada empat langkah yang bakal didorong dalam lembaga kerja KPP untuk mewujudkannya.

“KPU harus bisa bersikap netral serta demokratis dalam menajalankan aturan main. Tidak boleh ada kesan menguntungkan salah satu partai tertentu,” jelas Caleg DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Surabaya dan Sidoarjo, Iwan Dwi Laksono, saat diskusi di pressroom DPR RI, Senin (7/10/2013).

KPU pun, lanjut Iwan, harus bisa membatalkan kerjasama atau dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Lantaran Iwan melihat KPU tidak boleh menarik elemen militer ke dalam ranah politik yang amanat reformasi. Terkait banyaknya sengketa pilkada, Iwan dan anggota KPP lainnya meminta pemerintah perlu mengkaji ulang Mahkamah Konstitusi (MK).

“MK perlu dikaji ulang dan bila dipandang tidak perlu harus dibubarkan, dan segera membentuk lembaga yang baru yang secara langsung dapat terintegrasi dengan komitmen pemberantasan korupsi,” ulasnya.

KPP pun akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar menutup celah permainan politik uang dalam mendulang suara saat kampanye. “Kami sangat menolak terciptanya politik transaksional atau money politics yang dilakukan oleh siapapun,” tegas Iwan.