Bang Andi Kritisi Kebijakan Jokowi Cabut Plat Nomor

Jakarta- Sanksi pencabutan plat nomor bagi kendaraan yang parkir sembarangan dinilai kurang efektif mendisiplinkan warga ibu kota. Penyediaan prasarana tempat parkir memadai yang harus segera dipenuhi.

 

"Jakarta itu memang menjadi fokus karena ada 15 juta kendaraan setiap hari sehingga perlu adanya penyadaran agar tidak parkir sembarang tempat. Tapi sarana parkir juga minim, seperti mall itu harusnya ada standarisasi parkir," ungkap anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramly kepada awak media www.dpp.pkb.or.id, Rabu (13/11/2013).

 

Sedangkan bagi warga Jakarta yang terpaksa parkir di sembarang tempat, imbuh Andi, harus menerima jika dikenai sanksi. Lantaran Pemprov DKI belum menyiapkan lahan parkir seperti memadai. Warga pun harus berlapang dada karena niatan Gubernur DKI Joko Widodo dalam rangka menumbuhkan kesadaran awal berdisiplin lalu lintas.

 

"Hal itu harus dilakukan karena tingkat kemacetan kita berada di posisi kedua setelah Thailand. Hanya Thailand lebih maju dengan sarana transportasi air dalam kota," papar Andi.

 

Sebenarnya transportasi alternatif seperti Negeri Gajah Putih tadi bisa diterapkan di Indonesia. Sayangnya, Andi melihat cara tersebut terhambat penyempitan sungai akibat tumpukan sampah.

 

Justru Andi ingin mengetahui komitmen Jokowi untuk mendorong warganya beralih ke transportasi massal. Lantaran sejak awal, mantan Wali Kota Surakarta itu berkoar akan menambah moda TransJakarta hingga  berjumlah 3.000 unit. Saat ini yang terpenuhi baru ada penambahan 600 unit.

 

"Itulah sebabnya orang tidak nyaman memakai busway karena masa tunggunya lama serta tidak nyaman karena penuh sesak," terang Andi.

 

Maka, ia pun menyarankan Jokowi agar mencontoh negara Jepang dengan membatasi kepemilikan hanya satu mobil pribadi saja. Serta diterapkan kewajiban agar masyarakat memakai transportasi umum antar distrik, yakni kereta api cepat. (Laporan Rifki)