Menko PM Muhaimin: Setahun Berdaya, Negara Bergerak dari Bantuan Sosial ke Pemberdayaan

PKBNEWS - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan satu tahun perjalanan Kemenko PM telah menjadi tonggak perubahan cara kerja negara: dari paradigma bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.

“Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk oleh Presiden untuk menggeser paradigma lama yang dulu heavy pada bantuan sosial yang bersifat karitatif, jangka pendek, bergeser ke pemberdayaan jangka menengah dan panjang,” ujar Muhaimin dalam forum “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Muhaimin menegaskan, dengan paradigma baru pemberdayaan, di masa depan penerima bantuan sosial hanya akan tersisa dua kelompok: lansia dan difabel.

“Dengan pemberdayaan ini diharapkan satu hari nanti yang menerima bantuan sosial hanya dua kelompok: lansia dan difabel. Sehingga masyarakat dari seluruh lapisan manapun tumbuh berkembang secara mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang tumbuh,” kata Muhaimin.

Salah satu capaian besar tahun pertama Kemenko PM adalah penyelesaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hasil kolaborasi lintas lembaga atas perintah langsung Presiden Prabowo.

“Bapak Presiden Prabowo langsung memerintahkan kita untuk membangun data tunggal sosial ekonomi. Hanya dalam waktu dua bulan, perintah Presiden bisa kita laksanakan, dan sejak itu pula DTSEN sudah menjadi rujukan ekosistem dari semua sasaran pembangunan nasional kita,” ujar Muhaimin.

Dengan data tunggal ini, lanjutnya, penyaluran bantuan dan program pemberdayaan menjadi lebih tepat sasaran dan terintegrasi.

Sejalan dengan itu, berbagai capaian konkret selama satu tahun terakhir menunjukkan hasil nyata dari kolaborasi lintas kementerian.

Sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial, sementara 1,3 juta keluarga miskin menerima BLT Dana Desa. Lebih dari 96 juta masyarakat kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.

Di sektor ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan memperoleh pembiayaan, serta lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas.

Menko PM juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada 2029.

“Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2026 dan 5 persen maksimum kemiskinan pada 2029. Target ini dibuat agar kerjanya betul-betul terarah dan sesuai dengan yang menjadi tujuan kita,” tegas Muhaimin.

Ia menjelaskan, berbagai capaian selama satu tahun menunjukkan perubahan nyata dalam cara negara bekerja.

“Alhamdulillah data sudah menunjukkan tanda-tanda berhasil. Kemiskinan turun, kemiskinan ekstrem turun sangat signifikan. Datanya ada, yang paling penting adalah data ini ditindaklanjuti melalui program-program yang mampu menyerap tenaga kerja, memberikan peluang bagi seluruh sektor untuk naik kelas, berdaya, dan tumbuh,” pungkasnya.