Standard Post

Wujudkan Nol Kemiskinan Ekstrem, Gus Imin Kolaborasikan Pemerintah, Akademisi, dan Pesantren


PKBNEWS - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pesantren atas kontribusinya dalam memberdayakan masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan.

Hal ini Gus Imin-sapaan akrabnya sampaikan saat membuka Dialog Terbuka Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Desa di UIN Walisongo Semarang, Kamis (19/06/2025).

“Terima kasih pesantren atas segala upaya pengentasan kemiskinan. Peran pesantren sangat penting, tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tapi juga pusat pemberdayaan masyarakat,” ujar Gus Imin di hadapan sivitas academika UIN Walisongo Semarang.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak bisa dilepaskan dari pembangunan desa. Menurut data BPS September 2024, sekitar 5,5 juta jiwa masyarakat miskin masih tinggal di desa. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik awal transformasi menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

“Membangun desa artinya membangun fondasi bangsa. Desa bukan sekadar tempat tinggal, tapi ruang pemberdayaan yang mampu meningkatkan martabat rakyat,” tegasnya.

Gus Imin menjelaskan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih Desa dan memperkuat lebih dari 65.000 BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan di tingkat lokal. Kolaborasi keduanya dinilai dapat menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas di pedesaan.

Namun, ia menekankan bahwa kerja besar ini tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Peran perguruan tinggi dan pesantren menjadi bagian penting dalam ekosistem pemberdayaan masyarakat desa.

“Kita butuh akademisi sebagai penopang ilmu dan teknologi, dan kita butuh pesantren sebagai penggerak komunitas dari bawah. Kalau disinergikan, dampaknya luar biasa,” jelas Gus Imin.

Selain itu, dalam arah kebijakannya, Gus Imin juga menekankan target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada 2026, sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Kemenko PM mendapat mandat langsung dari Presiden untuk mengoordinasikan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan berbasis pemberdayaan, dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menko yang akrab disapa Cak Imin itu juga mendorong agar pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat desa yang aktif terlibat dalam program-program pemerintah. Ia mengingatkan pentingnya pendidikan transformatif yang tidak semata-mata akademik, tetapi juga mendorong kemandirian dan kewirausahaan masyarakat.

“Kita harus tinggalkan model pendidikan yang sekadar menggugurkan kewajiban dan formalitas. Perguruan tinggi dan pesantren harus punya nafas yang sama, yakni pendidikan untuk keberdayaan,” ujarnya.