FPKB Prihatin Pemkab Banyuwangi Rasionalisasi Tenaga Harian Lepas

BANYUWANGI, PKBNews - RASIONALISASI tenaga harian lepas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dinilai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Mafrochatin Ni’mah kurang tepat. Pasalnya, rasionalisasi ataupun pemberhentian yang dilakukan sepihak bersamaan dengan situasi pandemi Covid-19.

"Kami sangat prihatin, karena di tengah pandemi ini kami menilai rasionalisasi THL itu kurang pas," kata Mafrochatin Ni’mah, Rabu (10/3/2021).

Mafrochatin menilai jika alasan pemerintah adalah terkait anggaran hal itu juga kurang tepat. Pasalnya, anggaran untuk 2021 sudah ditetapkan sebelumnya.

"Kalau alasannya anggaran, kami bersama SKPD kemarin juga sudah sepakat, sudah digedok dan tentunya sudah dihitung," tuturnya.

Ironisnya, ungkap Mafrochatin, beberapa THL justru berasal dari tenaga kesehatan yang notabene sebagai garda terdepan pelayanan untuk penanganan Covid 19.

"Terutama di rumah sakit, untuk saat ini di situasi pandemi tenaga kesehatan menjadi garda terdepan pelayanan Covid, kalau ini dikurangi apa bisa maksimal untuk pelayanan masyarakat?. Karena di rumah sakit itu butuh tindakan, kalau di kantor lain mungkin bisa pakai komputer," tuturnya.

Mafrochatin berharap agar pemerintah bijaksana untuk menyikapi hal ini. Setidaknya harus mengkaji ulang terkait rasionalisasi tenaga harian lepas.

"Harapan kami, pemerintah dapat menyikapi dengan bijaksana. Karena masyarakat sedang kesulitan, kekurangan pendapatan, usaha tutup, butuh pekerjaaan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Banyuwangi Nafiul Huda menyebut ada 331 tenaga harian lepas yang tidak diperpanjang kontraknya pada Tahun 2021.

Pengurangan pekerja harian lepas tersebut melakukan penyesuaian pegawai. Sebab, jumlah pegawai yang ada saat ini sudah melebihi kebutuhan sebenarnya.

"Jadi rasionalisasi pegawai ini dilakukan berdasarkan Anjab (analisis jabatan) atau ABK (analisis beban kerja). Kita selama ini masih over (pegawai), karena pengangkatan kita selama ini berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan organisasi," katanya.