Permintaan Banggar DPRD Kalteng Terkait Rincian Penggunaan Anggaran Covid 19 Bukan Upaya Menghambat

PALANGKARAYA, PKBNews - KEPUTUSAN Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang meminta rincian penggunaan relokasi anggaran penanganan Coronavirus Desease (Covid 19) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bukan upaya menghambat penanganan.

"Justru Banggar mendukung penuh penanganan Covid 19. Kita hanya meminta rincian dari penggunaan realokasi (refocusing, red) anggaran sekitar Rp 689 miliar lebih untuk penanganan virus Corona itu. Yang kita gunakan itu uang rakyat, harus bisa kita pertanggungjawabkan," tegas Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kalteng, H Purman Jaya, Senin (27/4/2020).

Secara prinsip, kata H Purman Jaya, FPKB mendukung besaran anggaran yang akan realokasikan tersebut. Karena, untuk penanganan Covid 19 membutuhkan anggaran yang relatif besar.

"Yang menjadi catatan kita adalah rincian dari penggunaan realokasi anggaran itu sendiri, seperti apa?. Mengingat anggaran yang dikelola berasal dari uang rakyat dan tujuannya pun sepenuhnya untuk rakyat. Jadi, wajar lah ketika kami sebagai wakil rakyat yang duduk di legislatif yang memiliki Tupoksi pengawasan, mempertanyakan hal tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat," ucapnya.

Legislator daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya tersebut meminta pemprov menyertakan jumlah besaran data, calon penerima bantuan, serta data rincian penggunaan anggaran untuk kegiatan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng.

"Apalagi saat ini pemerintah pusat, melalui Kemensos RI juga telah mengalokasi Bantuan Sosial (Bansos) Tunai atau BLT dampak Covid 19 kepada 75.000 KK di seluruh wilayah Kalteng. Kemudian, kabarnya juga Pemprov Kalteng, melalui Dinas Sosial (Dinsos) provinsi juga sedang melakukan pendataan, untuk usulan penambahan penerima Bansos atau BLT dampak Covid-19 ke Kemensos RI," ucapnya.

Yang menjadi pertanyaan, lanjut dia, bentuk penggunaan anggarannya seperti apa. Skema bantuannya bagaimana. Serta jumlah penduduk atau KK yang akan tercover bantuan berapa.

"Inilah yang harus disampaikan oleh Pemprov Kalteng agar semuanya bisa semakin jelas, transparan dan akuntabilitas. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara," ucapnya.