FPKB Jombang Cium Aroma Tak Sedap Terkait Pendataan Bantuan Sosial Ekonomi

JOMBANG, PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mencium aroma tak sedap terkait pendataan bantuan sosial ekonomi kepada warga berdampak Covid 19. Pendataan yang dilakukan pihak bernuansa politis.

"Saya menerima keluhan dari warga, kalau proses pendataan warga terdampak Covid 19 tidak transparan dan tidak tepat sasaran," kata Ketua FPKB DPRD Jombang, M Subaidi Muchtar, Senin (20/4/2020).

M Subaidi melihat pendataan pada tingkat desa kental nuansa politis pemilihan kepala desa (pilkades). Beberapa kepala desa masih mementingkan kepentingan politik daripada kepentingan warga terdampak.

"Kades memiliki kecenderungan memprioritaskan warga yang memilih mereka, bukan yang benar-benar terdampak," ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD Jombang itu menambahkan, untuk tingkat kabupaten juga disinyalir ada unsur politis. Sebab, ada indikasi kuat jika kepala daerah melibatkan ormas perempuan tertentu untuk melakukan pendataan.

"Kan jadi bias. Mereka yang tidak punya kompeten justru melakukan pendataan. Harusnya pemerintah di sini memberikan garis secara taktis siapa yang paling terdampak terdahulu," kata M Subaidi.

M Subaidi berkata, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang selama ini terlalu populis. Yakni cenderung melakukan pendekatan politik dengan alih-alih menyebut untuk kepentingan rakyat. Padahal, yang harusnya diutamakan dalam pemberian bantuan sosial dampak Covid 19 adalah warga yang kategori rentan.

"Yang paling membutuhkan orang-orang ter-PHK misalnya hidup dengan pas-pasan dan hari ini tidak bekerja, dirumahkan itu persoalan. Kedua, pedagang kecil, PKL dan lain-lain karena terdampak mereka jatuh pendapatannya," kata dia.

Di tempat berbeda, Kartiyono, Anggota FPKB menilai pendataan yang dilakukan pemkab kurang transparan. Dia berharap, bupati dan kepala desa menetapkan skala prioritas yang paling parah terkena dampaknya.

"Tolong jangan sampai pendataan ini jadi permainan politik. Utamakan sisi kemanusiaan ketimbang politik," kata dia.

Menurut Kartiyono, dana penanganan Covid 19 yang disiapkan pemkab sangat besar. Harus digunakan tepat sasaran agar tak ada warga yang merana di tengah pandemi Corona.

"Ingat urusan kemanusiaan lebih diutamakan daripada kepentingan politik," tegasnya.

Dalam kajian F-PKB, lanjut dia, ketersedian dana, baik yang dari pusat berupa dana PKH, BPNT, BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja dan dana yang disiapkan Pemkab Jombang sudah bisa mengatasi dampak sosial ekonomi akibat Covid 19, berupa program jaring pengaman sosial masyarakat (social savety net).

"Asal bupati dan kepala desa benar-benar bekerja untuk mengatasi dampak sosial Covid 19, tentu kita tidak ada masalah," tandasnya.