DPR RI Ingin Bekerja Efektif dan Efisien Supaya Tak Dinilai Negatif

PKBNews - DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini ingin bekerja secara efektif dan efisien sehingga tidak ada penilaian negatif terhadap DPR.

"DPR RI ingin betul-betul bekerja secara efektif dan efisien. Apalagi adanya opini publik yang dibangun Presiden Jokowi yang tidak mau ada regulasi terlalu banyak," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Cucun Ahmad Syamsurijal, kemarin.

Mantan Ketua Umum (Ketum) Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa itu meminta masyarakat memahami mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR. Sehingga mengetahui kenapa DPR tidak dapat menyelesaikan pembuatan peraturan perundang-undangan.

"Masyarakat enggak paham mekanisme pembahasan di DPR seperti apa. Sehingga wajar kalau ada kesimpulan seperti itu," kata Cucun.

Cucun berkata, pihaknya membutuhkan aspirasi RUU yang ingin disampaikan mitra kerja, sehingga bisa dimasukkan dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

"Bapak-bapak minta untuk mendekatkan keadilan di masyarakat karena luasnya wilayah yang menjadi kewenangan, sehingga dibutuhkan satu regulasi. Jangan sampai tidak tertangani karena tidak cukup dengan Peraturan Menteri atau Keppres, ini perlu undang-undang. Kami menentukan Prolegnas Prioritas 50 RUU saja diprotes dan dinilai kebanyakan, nanti enggak selesai dan sebagainya," ungkapnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar) II itu berharap Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) turut mensosialisasikan produk UU yang telah disahkan.

"Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tahu perkembangan hukum yang ada saat ini," kata Cucun.