HRD Sosialisasi UU Desa

PKBNews - ANGGOTA Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) H Ruslan M Daud (HRD) manfaatkan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Bireuen untuk mensosialisasikan 4 Pilar kebangsaan dan UU Desa kepada ratusan perangkat desa, asosiasi Geuchik dan juga badan kerja sama antar desa (BKAD).

"Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan acuan atau pedoman para perangkat desa dalam menjalani tupoksi pemerintahan," katanya, kemarin.

HRD menuturkan, program nasional merupakan program yang juga bisa menyentuh langsung bagi kemajuan pembangunan di daerah.

"Selain memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas, budgeting dan legislasi, DPR-RI juga mempunyai wewenang untuk mengusulkan program yang bersumber dari dan untuk daerah pemilihannya masing masing," katanya.

Mantan Bupati Bireuen periode 2011-2017 itu berkata, selama ini dia memperjuangkan program Bedah Rumah Ringan, Bedah Rumah Berat, Rumah khusus dan rusunawa (rumah susun sewa) yang diantaranya telah diplot pembangunannya untuk salah satu dayah terbesar di kabupaten Bireuen.

Selain item-item tersebut, lanjut HRD, selama ini ia sedang mengoptimalkan program kotaku (kota tanpa kumuh), Bantuan dana untuk Bumdes, Bantuan untuk Kelompok usaha masyarakat, serta yang terpenting adalah program pembangunan Infrastruktur, baik untuk katagori jalan, Irigasi, Balai Latihan Kerja, Mesjid, Sarana Perhubungan, Program Desa Wisata, lanjutan Pembangunan Kereta Api, Penanggulangan Abrasi DAS dan Pantai dan juga Revitalisasi Pasar Desa, untuk kabupaten/kota di daerah pemilihannya yakni dapil aceh II yang meliputi 8 kabupaten/kota wilayah timur provinsi Aceh.

"Saya sudah pernah mempraktikkan pola tersebut dimasa saya sebagai pemimpin Pemerintahan Kabupaten Bireuen selama lima tahun silam," katanya.

Hadir pada acara sosialisasi dan Silahturrahmi ini, Ketua Asosiasi Keuchiek dan ratusan Keuchie, Ketua dan Pengurus BKAD se Kabupaten Bireuen serta para tamu undangan Iainnya.