Standard Post

PKB Pertanyakan Keseriusan Jokowi Rampingan Birokrasi


PKBNews - PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merampingkan birokrasi. Pasalnya, rencana tersebut sudah diutarakan Jokowi usai dilantik menjadi presiden.

"Kalau Presiden Jokowi menambah wakil menteri di kabinetnya. Pertanyaannya apakah itu sejalan dengan harapan presiden merampingkan birokrasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Dita Indah Sari, kemarin.

Dita menegaskan, PKB menghormati hak prerogratif presiden. Partainya, hanya menyayangkan jika Jokowi menambah kursi wakil menteri kalau hanya untuk akomodasi politik.

Kata Dita, posisi wakil menteri diperlukan untuk kementerian yang tugas-tugasnya tidak diotonomikan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Namun kementerian di luar itu sudah memiliki direktur jenderal, staf ahli, dan staf khusus setingkat eselon 1 untuk membantunya.

"Termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi yang sedang dipertimbangkan untuk diberi wakil menteri. Jadi jangan dipaksakan, nanti terlihat bukan bicara kebutuhan lagi," katanya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Jokowi akan menambah enam wakil menteri baru. mengatakan salah satu yang digodok adalah posisi Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi.

TERKAIT

    -