Menaker Inventarisasi Permasalahan yang Diduga Jadi Penghambat Investasi

PKBNews - KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempercepat inventarisasi permasalahan yang diduga menjadi penghambat investasi.

"Kementeriannya bakal menggeber segera. Kami menargetkan regulasi yang dirancang pemerintah dapat masuk program legislatif nasional atau prolegnas 2020-2024," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hj Ida Fauziyah, kemarin.

Ida memastikan, pihaknya masih punya waktu untuk masuk dalam prolegnas 2020-2024. Saat ini masih dikerjakan oleh teman-teman di Biro Hukum.

"Kementeriannya yang saat ini diduga menghambat investasi. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah merancang Omnibus law," katanya.

Omnibus law merupakan undang-undang yang nantinya akan mengatur atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Undang-undang ini menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ia gencarkan pada pemerintahan keduanya.

Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober lalu, Jokowi menyatakan akan membuat dua Omnibus law. Keduanya adalah Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM.

Jokowi ingin dua aturan itu dibentuk untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia. Selama ini, ia menyebut investasi acap terhambat karena terkendala sejumlah aturan yang tumpang-tindih.