PKB Tolak Rencana Pemerintah Membangun Sekolah Unggulan

PKBNews - JURU bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ana Waha Kolin menegaskan, partainya menolak rencana pemerintah membangun sekolah unggulan. Pasalnya, pemerintah harus memberdayakan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Provinsi NTT.

"Fraksi PKB menolak dengan alasan berdayakan sekolah-sekolah yang ada dengan meningkatkan infrastruktur yang ada seperti SDM, tenaga pendidik, sarana dan prasarana sekolah," katanya dalam Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi PKB DPRD NTT terhadap RAPBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020, kemarin.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTT, Aloysius Malo Ladi, SE. Hadir juga Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTT.

Ana Waha Kolin menuturkan, untuk memperkuat SDM yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo yang juga disampaikan Gubernur NTT dalam nota pengantar keuangan, maka Fraksi PKB DPRD NTT menghendaki adanya cabang Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten atau rayonisasi.

"Untuk mempermudah proses administrasi hak guru maupun pegawai di Dinas Pendidikan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Fraksi PKB DPRD NTT juga menilai tidak boleh adanya perbedaan pemberian insentif antara guru honorer komite baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri.