PKB Berharap Ada Tambahan Wamen

PKBNews - PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah kursi wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju.

"Mudah-mudahan ada tambahan wakil menteri lagi," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Jazilul Fawaid, kemarin.

Menurut Jazil, masyarakat bisa menilai 12 wamen yang telah dilantik Presiden Jokowi. Yang pasti, keberadaan wamen untuk membantu menteri menjalankan program presiden.

"Yang bisa melihat pas atau tidaknya pasti presiden dan masyarakat, semuanya dilakukan untuk kepentingan mewujudkan janji kampanye," katanya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berharap masyarakat tidak melihat jabatan wamen dari sisi negatifnya saja, yakni untuk bagi-bagi kekuasaan. Namun harus dilihat dari manfaat wamen untuk mempercepat capaian program yang ada.

"Unsurnya ada profesional ada politik, itu yang dari dulu saya sampaikan, jabatan poltik tidak mengenal unsurnya dari mana. Tidak ada unsur karena itu proporsi politik kok," kata Jazil.

Jazil mengingatkan bahwa wamen harus dapat bekerjasama dengan menteri. Jangan sampai ada matahari kembar di kementerian.

"Wamen itu jabatan politik. Saya berharap wamen bisa bekerja sama dengan menteri yang ada, jangan sampai ada matahari kembar di kementerian," ucapnya.

Koordinator Nasional Nusantara Mengaji menambahkan, "Apalagi Pak Jokowi berharap setiap menteri memiliki tidak visi, ada visi wamen kan repot."

Jazil berkata, wamen sifatnya hanya tambahan yang tidak harus ada di sebuah kementerian. Sebenarnya, tanpa adanya wakil menteri pun, seorang menteri sudah dibantu oleh para dirjen, direktur, hingga deputi.

Jika dilihat dari sisi negatifnya, lanjt Jazil, keberadaan wamen bisa dibilang berkaitan dengan bagi-bagi kursi kekuasaan. Namun, ia meminta publik menyikapi adanya wakil menteri sebagai sesuatu yang positif.

"Tapi jangan hanya melihat dari sisi yang negatifnya saja ya. Tapi positifnya saja bahwa wamen bagian untuk mempercepat pelayanan penangananan masalah di setiap kementerian," ujarnya.