Antisipasi Perlambatan Ekonomi, PKB Minta Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi

PKBNews - PEMERINTAH diminta segera menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi akibat perang dagang anyara Amerika dan Tiongkok.

"Ingat, Bank Dunia telah memberikan warning adanya pelambatan ekonomi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah sehingga meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Fatchan Subhi, kemarin.

Menurut Fatchan, Bank Dunia memprediksi mengenai perlambatan ekonomi di kawasan negara-negara Asia Timur dan Pasifik sepanjang tahun 2020-2021. Dalam laporan itu disebutkan jika rata-rata pertumbuhan ekonomi di 2018 mencapai 6,3 persen, maka di tahun ini diperkirakan hanya berkisar 5,8 persen. Kondisi pelemahan akan terus terjadi di tahun 2020 hingga 2021 di mana pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik hanya berkisar 5,7 persen dan 5,6 persen.

"Resesi ekonomi sudah di depan mata, namun sejauh ini belum ada langkah nyata yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi kondisi tersebut," ucapnya.

Fatchan menuturkan, prediksi Bank Dunia tersebut harus menjadi perhatian para pengambil kebijakan khususnya di bidang ekonomi. Antisipasi dini sangat diperlukan, baik dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek maupun menyiapkan kebijakan dalam fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

"Meskipun posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan Filipina (64), Vietnam (67), India (68), dan Laos (113), namun kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena bersamaan dengan pelambatan ekonomi," katanya.

Ia menyambut baik iktikad Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan deregulasi dalam mempermudah izin investasi harus segera dieksekusi oleh pejabat kementerian/lembaga (K/L).
Menurutnya, perubahan regulasi yang familiar dengan investasi, akan memperbesar potensi gerak ekonomi.

"Iklim perdagangan dan investasi harus disegerkan dengan berbagai kebijakan termasuk upaya melakukan deregulasi, sebab dengan terjaganya iklim perdagangan dan investasi maka produkstivitas akan tetap terjaga sehingga ekonomi tetap tumbuh," tutur Fatchan.

Fatchan pun meminta Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan khusus terkait Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Menurutnya, dalam berbagai periode krisis ekonomi di Tanah Air, terbukti UKM menjadi salah satu pilar yang tetap menjaga produktivitas ekonomi di akar rumput terus tumbuh.

"Pemerintah juga harus mengantisipasi dengan menyiapkan sabuk pengaman bagi mereka yang menjadi kelompok rentan yakni warga kita dengan kategori miskin dan sangat miskin. Mereka kalah kelompok yang bakal merasakan dampak langsung," tandasnya.