Indonesia Bebas Desa Miskin Tujuh Tahun Lagi

PKBNews - TUJUH tahun mendatang tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia.

“Program dana desa sudah terbukti mampu mendongkrak perekonomian desa. Tujuh tahun lagi bisa tidak ada desa miskin asalkan dana desa terus ditingkatkan,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi (Mende PDTT) Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Menurut Menteri Eko, tujuh tahun ke depan atau tahun 2026, desa-desa berpotensi memberikan kontribusi Gross Domestic Product (GDP) sebesar 1,2 hingga 1,4 triliun dolar AS.

Menteri Eko mengatakan bahwa angka itu bukan tanpa dasar dan bukti. Berkat dana desa dalam empat tahun terakhir, pendapatan masyarakat desa meningkat dari Rp 572 ribu per kapita per bulan pada tahun 2014 menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan.

Dengan fakta itu, tujuh tahun ke depan diperkirakan pendapatan masyarakat desa berpotensi meningkat hingga Rp 2 juta per kapita per bulan.

Menteri Eko mengatakan bahwa saat ini penduduk desa ada 120 juta jiwa. Diperkirakan tujuh tahun lagi jumlahnya bisa bertambah 150 juta jiwa.

“Kalau income pendapatan per kapita Rp 2 juta itu artinya desa punya pendapatan Rp 300 triliun per bulan. Jumlah itu akan menciptakan daya beli Rp 1.500 triliun dalam satu bulan atau Rp 18.000 triliun satu tahun. Kalau itu terjadi artinya desa mampu mengkontribusikan GDP sebesar 1,2-1,4 triliun dolar AS atau lebih besar dari total GDP Indonesia saat ini,” ujar Eko.

Tak hanya peningkatan pendapatan, Menteri Eko mengatakan bahwa dana desa juga berkontribusi menurunkan angka stunting Indonesia dari angka 37 persen tahun 2013 menjadi 30,8 persen pada tahun 2018.

Menteri Eko mengatakan, salah satu peningkatan kesejahteraan masyarakat karena terciptanya pembangunan infrastruktur secara masif dari dana desa.

“Dana desa dalam membangun jalan saja dalam empat tahun terakhir telah mampu membangun sepanjang 191.600 kilometer (km). Ada yang bilang (mempertanyakan-red) jumlah itu sama dengan 4 kali mengelilingi dunia. Indonesia itu negara besar, 191.600 km kalau dibagi lebih dari 74 ribu desa dibagi 4 tahun, per desa hanya membangun 600 meter jalan per tahun,” ujar Menteri Eko.

Dalam melakukan pengembangan desa, kata Menteri Eko, pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari APBN. Tetapi juga melibatkan pihak swasta dan ratusan perguruan tinggi. Pihaknya membuka pintu kerja sama dengan lembaga atau instansi mana saja untuk bersama-sama membangun perdesaan.