Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Muawiyah Ramly (Amure) menyoroti banyaknya jumlah siswa SMA/sederajat yang enggan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau ulang rencana menjadikan India sebagai role model dalam peningkatan mutu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin, mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak berpuas diri dengan proyeksi ekonomi digital Indonesia yang disebut-sebut bakal menjadi yang terkuat di kawasan ASEAN. Menurutnya, optimisme tersebut perlu disertai dengan langkah pengawasan dan penguatan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh atau Ninik menyoroti fenomena perpindahan sejumlah perusahaan sepatu dari wilayah Tangerang ke daerah lain seperti Pekalongan. Perpindahan ini disebut-sebut dipicu oleh perbedaan signifikan Upah Minimum Regional (UMR) antarwilayah.

Dalam rangka kunjungan kerja masa reses DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath melaksanakan kegiatan di SMAN 7 Tangerang, sekolah tempat ia menempuh pendidikan semasa SMA. Kunjungan tersebut menjadi momen penuh makna bagi para pendidik dan siswa, di mana Rano Alfath memberangkatkan 12 guru dan kepala sekolah untuk menunaikan ibadah umrah serta memberikan motivasi dan santunan kepada anak yatim.

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menyampaikan doa dan dukungan atas kondisi psikolog anak sekaligus Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto, yang dikabarkan mengalami stroke ringan.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI atau Deng Ical, menyoroti rendahnya cakupan jaringan internet generasi kelima (5G) di Indonesia yang hingga saat ini baru mencapai sekitar 10 persen. Angka ini tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang sudah mencapai 80 persen.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau Ninik, mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera berkoordinasi intensif dengan Kementerian Haji dan Umroh terkait keputusan terbaru Pemerintah Arab Saudi yang akan memperketat syarat kesehatan bagi calon jemaah haji mulai tahun 2026.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap produsen air minum dalam kemasan (AMDK) yang terbukti tidak sesuai dengan slogan atau klaim produknya. Ia menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran etik bisnis, melainkan juga bentuk pelecehan terhadap kedaulatan sumber daya air nasional.