SEKRETARIS Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto menegaskan, PKB menyediakan tempat istirahat bagi ratusan petani korban konflik agraria asal Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) semata-mata atas dasar kemanusiaan.

DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) berduka. Pasalnya, Sekretaris DPW PKB Sulsel, Ahmad Sunnari Rafii Yunus, meninggal dunia.   

BUPATI  Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memfasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk memastikan para santri yang akan kembali masuk ke pondok pesantren (ponpes) terbebas dari Covid -19.

UPAYA pencegahan menyebarnya virus Covid-19 masih terus digalakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Bali. Kali ini DPW PKB Bali yang dikomandoi Bambang Sutiono membagi-bagikan masker di empat kabupaten se-Bali Timur secara serentak.  Yakni Kabupaten Klungkung, Gianyar, Bangli dan Karangasem.

FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kecewa perusahaan daerah (perusda) harusnya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diintai nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten langsung mengambil inisiatif melakukan foging di seluruh wilayah Banten. 

PEMERINTAH Kabupeten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) diminta lebih transparan terkait penerimaan tenaga honorer. Sebab, hingga kini belum diketahui berapa jumlah secara keseluruhan tenaga honorer yang sudah direkrut, serta bagaimana tata cara perekrutannya juga tidak pernah terekpos ke publik.

PULUHAN santri Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam, Blokagung, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) asal Kota Semarang kembali diberangkatkan ke pemondokannya guna menuntut ilmu.

Keberangkatan santri tersebut dilakukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Semarang.

ROSEDUR lelang jabatan struktural Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai mengecewakan. Pasalnya, panitia seleksi lelang memperbolehkan mantan aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah pensiun ikut dalam seleksi tersebut.